Jangan Menjadi Marawi

KOMPAS, 21 Juni 2017

----------

Saya tak pernah membayangkan kota Marawi di Mindanao, Filipina selatan, akan mengalami tragedi terburuknya saat ini.

Saat melakukan riset atas manuskrip-manuskrip kuno di Marawi bersama Profesor Kawashima Midori dari Sophia University, Tokyo, Februari 2012, situasi keamanan masih cukup terkendali. Obrolan dengan tokoh agama dan masyarakat setempat saat itu pun nyaris tidak pernah menyinggung adanya kemungkinan kota ini diakuisisi oleh kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.

Sebagian besar tokoh Islam yang kami temui di Marawi berpaham Islam moderat, alumni Al Azhar, Kairo, dan sangat menghormati Muslim Indonesia. Kami sangat leluasa menjalankan misi penyelamatan manuskrip kuno sebagai benda bersejarah (cultural heritage) di Marawi, melalui digitalisasi dan kajian. Semua berubah ketika kelompok militan Maute muncul ke permukaan!

Pemusnahan situs

Konflik bersenjata di Marawi hingga kini belum berangsur pulih bahkan lebih buruk sejak kelompok militan Maute yang berafiliasi ke Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), mulai menyerang dan mengambil alih kota Marawi pada 23 Mei lalu. Ini menambah deretan konflik bersenjata yang berkepanjangan terjadi di Timur Tengah.

Konflik bersenjata tidak hanya selalu meninggalkan tragedi kemanusiaan, melainkan juga penghancuran artefak-artefak kebudayaan. Militan radikal di wilayah konflik tak segan menyasar perusakan rumah ibadah, lembaga pendidikan, situs arkeologis, museum, perpustakaan, monumen serta pembakaran manuskrip-manuskrip bersejarah. Ini juga mulai terjadi di kota Marawi.

Bagi kelompok militan ekstremis, pemusnahan situs bersejarah (cultural cleansing) adalah bagian dari taktik perang mereka untuk menggoreskan “luka jangka panjang” dalam sejarah dan peradaban umat manusia.

Memperhatikan pola dan taktik kaum ekstremis terkait penghancuran situs bersejarah yang semakin nyata tersebut, pada 24 Maret lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyepakati “Resolusi 2347 (2017)” tentang protection of the heritage di daerah konflik. Resolusi ini menganggap cultural cleansing sebagai kejahatan perang (war crime) yang harus dicegah oleh semua pihak. “Weapons are not enough to defeat violent extremism. Building peace requires culture also; it requires education, prevention, and the transmission of heritage”, demikian penegasan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova.

Kini, Marawi menjadi kepanjangan misi kelompok radikal NIIS di wilayah Asia Tenggara. Laporan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Manila mengonfirmasi telah terjadinya perusakan rumah ibadah dan fasilitas pendidikan Mindanao State University (MSU). Bukan tak mungkin, mereka juga akan menghancurkan manuskrip-manuskrip bersejarah di Marawi yang sangat tak ternilai karena keunikannya, dan karena tak diketahui adanya salinan manuskrip-manuskrip itu di perpustakaan manapun di dunia.

Dua koleksi

Adalah Aleem Usman, tokoh agama di Marawi yang menjadi kunci “penemuan” dua koleksi manuskrip kuno di kota Marawi, dan memandu kami melewati tempat pemeriksaan (checkpoint) keamanan lima tahun lalu. Dua koleksi tersebut adalah Al-Imam As-Sadiq (AS) Library, Husayniyyah Karbala, serta Shiek Ahmad Basher Memorial Research Library. Sayang, Aleem Usman wafat pada 2014 lalu.

Koleksi pertama warisan Haji Muhammad Said, atau Sayyidna, seorang ulama pengembara abad ke-19 asal Magonaya, Mindanao, yang pernah singgah di Borneo, Lingga, Johor, dan Palembang, sebelum tujuh tahun belajar di Haramayn. Sedangkan koleksi kedua milik perpustakaan Jamiatu Muslim Mindanao, sekolah Arab tertua di Filipina selatan. Dari dua koleksi ini, ada sekitar 100 manuskrip yang mayoritas berbahasa Melayu selain Arab dan Maranao.

Manuskrip-manuskrip di Marawi adalah bukti tertulis sejarah pertemuan dan dialog agama Islam abad ke-18 dan 19 dengan keragaman budaya lokal setempat. Tidak beda dengan di Indonesia, manuskrip-manuskrip semacam itu sangat penting dalam konteks memahami watak Islam Nusantara yang mampu berdialog dengan keragaman, beradaptasi dengan tradisi lama, bukan sebaliknya, Islam yang hanya berkiblat pada satu tafsir kebenaran tunggal.

Sejumlah teks juga mengonfirmasi kuatnya jaringan keilmuan sarjana Muslim di Filipina selatan ini dengan saudara Melayu-nya di Aceh, Palembang, Pattani, Banjarmasin, bahkan Banten dan Cirebon. Pengetahuan ini bahkan belum disebut sejarawan terkemuka Azyumardi Azra ketika menulis magnum opus-nya tentang “Jaringan Ulama Nusantara” (1994).

Kini, saya benar-benar tidak tahu, bagaimana nasib keberadaan manuskrip-manuskrip di dua koleksi di Marawi ini. Padahal, menurut rencana misi penyelamatan dan kajian akan dikembangkan ke wilayah-wilayah potensial lainnya dalam koleksi-koleksi lain yang mulai terkuak, seperti Koleksi Guro sa Masiu, Ismael Yahya, Nuska Alim, Abdulmajeed Ansano, Guro Alim Saromantang, dan Sheikh Abdul Ghani.

Bagi saya, manuskrip-manuskrip tersebut adalah saksi bisu akar identitas “asli” masyarakat Muslim Melayu Mindanao yang sebelumnya moderat dengan tarekat dan neo-sufisnya, dan kini bergeser menjadi militan radikal. Pemerintah Filipina dan lembaga-lembaga semisal ICRC memiliki kewajiban moral atas nama peradaban umat manusia, untuk menjalankan misi protection of heritage, di samping protection of civilians yang telah sangat baik dilaksanakan.

Kita berharap Indonesia tidak menjadi Marawi!

Oman Fathurahman

Guru Besar Filologi FAH; Peneliti Senior PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta